Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat (Rio Naftali)
Submitted by: Naftali, Rio
On: Apr 5, 2015 @ 6:08 PM
IP: 120.164.40.129
- Judul artikel eJournal: Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat
- Pengarang (nama mhs): Rio Naftali
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini berjudul Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan bimbingan Dr. Djumadi, M.Si dan Drs. H. Burhanuddin, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi, penampungan dan penyaluran aspirasi serta fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat serta faktor pendukung dan faktor penghambat Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Benggeris pengumpulan data yang dilakukan dengan prinsip getting in, getting along, logging to data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber ditentukan melalui teknik purposive sampling. Narasumber dari penelitian ini adalah anggota BPK, Petinggi Kampung Benggeris, Sekretaris Kampung Benggeris, Tokoh Adat Kampung Benggeris dan masyarakat Kampung Benggeris. Kemudian data yang diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menghasilkan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan Pemerintahan belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh komunikasi antar anggota, toleransi kekeluargaan, sikap anggota BPK, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, perhatian Pemerintah Kabupaten yang masih kurang, tunjangan kesejahteraan yang masih rendah, dan unsur politik yang mengintervensi internal BPK.
Temuan lainnya adalah bahwa yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan fungsi-fungsi BPK adalah adanya kesadaran dan keinginan dari anggota BPK untuk melaksanakan fungsinya serta rasa pengabdian untuk memajukan dan membangun kampung. - Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Implementasi, Fungsi Legislasi, penampungan penyaluran aspirasi, pengawasan, BPK
- NIM: 1102025302
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2011
- Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr.Djumadi, M.Si, Drs. H. Burhanuddin, M.Si
- Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
- Volume: 3
- Nomor: 1
- Tahun: 2015
- File artikel eJournal (format .doc, max. 2 Mb): e-journal_2015_rio_naftali (04-05-15-06-08-28).doc (115 kB)
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): e-journal_2015_rio_naftali (04-05-15-06-08-28).pdf (198 kB)
