Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2015-2020) (Indriana Andani)
Submitted by: Andani, Indriana
On: Jan 20, 2022 @ 11:06 AM
IP: 125.160.113.159
- Judul artikel eJournal: Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2015-2020)
- Pengarang (nama mhs): Indriana Andani
- Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan khususnya di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan kebijakan yang berlaku pada tahun 2015 hingga tahun 2020, dimana pada jenjang waktu tersebut ada dua bentuk proses pengurusan dan pengelolaan tanah negara yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), penelitian ini dilihat berdasarkan beberapa indikator, yaitu: 1)Pengelolaan Tanah Negara SKPT dan IMTN, 2)Penanggung Jawab SKPT dan IMTN, 3)Urgensi Tanah Negara SKPT dan IMTN, 4)Kebijakan Dalam Pembuatan SKPT dan IMTN. Penelitian ini menggunakan metode penlitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Samarinda di bidang Pertanahan menerangkan adalah legalisasi surat keterangan penguasaan tanah. Namun mulai diganti oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Sistem Pengelolaan Tanah Negara di wilayah perkotaan yang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan tanah negara di Kecamatan Sungai Kunjang belum sepenuhnya berjalan baik. Dibuktikan dengan beberapa faktor yakni Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang sudah melaksanakan program pengurusan tanah tersebut dengan baik, namun dari segi masyarakat yang berperan sebagai sasaran dalam pengurusan pengelolaan tanah negara belum sepenuhnya berminat untuk mengurus surat tanah mereka. Sehingga masih banyaknya surat tanah yang dalam bentuk alas hak atau SKPT
- Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Sistem, Pengelolaan, Tanah Negara, SKPT dan IMTN
- NIM: 1802025134
- Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2018
- Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
- Sumber tulisan: Skripsi
- Pembimbing: Dr. Muhammad Jamal Amin, M.S
- Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
- Volume: 8
- Nomor: 4
- Tahun: 2020
- File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): pin_indriana (01-20-22-11-06-16).pdf (357 kB)