Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode Tahun 2011-2016 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau (Maksuel)

Submitted by: Maksuel,
On: Aug 2, 2016 @ 12:56 PM
IP: 180.248.68.48

  • Judul artikel eJournal: Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode Tahun 2011-2016 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau
  • Pengarang (nama mhs): Maksuel
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Hasil penelitian menunjukkan kinerja BPD Desa Mentarang Baru dinilai baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengedepankan aspirasi, partisipasi, dan tanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan mengandung prinsip responsivitas mengukur daya tanggap BPD terhadap harapan, keinginan, aspirsi, dan partisipasi masyarakat, responsibilitas kemampuan BPD unuk merumuskan dan menetapkan peraturan desa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban BPD kepada masyarakat terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan bersama kepala desa. Ditinjau dari sisi produktivitas, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mentarang Baru diwujudkan dengan adanya pembentukkan tata tertib BPD, Pembuatan Perdes bersama dengan pemerintah Desa, serta beberapa keputusan BPD serta didalam penyusunan kebijakkan.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): analisis kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) periode tahun 2011-2016
  • NIM: 1202025264
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: 1. Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si. dan 2. Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos. MM
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 2
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 10 Maksuel (01-23-17-12-11-08).pdf (245 kB)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Studi Tentang Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Malinau) (Nurmaya Santi Panjaitan)

Submitted by: Panjaitan, Nurmaya Santi
On: Aug 2, 2016 @ 12:34 PM
IP: 180.248.253.231

  • Judul artikel eJournal: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Studi Tentang Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Malinau)
  • Pengarang (nama mhs): Nurmaya Santi Panjaitan
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tempat di Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 orang Kepala Dispenda, 1 orang Kepala Bidang BPHTB dan PBB, 2 orang Staf Penilai Properti dan 4 orang masyarakat, Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, data kondensasi, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian adalah bahwa Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Malinau telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi Selain itu, sumber daya manusia, sistem pembayaran online, serta fasilitas transportasi yang memadai merupakan faktor pendukung pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan kebiasaan masyarakat sebagai wajib pajak yang sengaja tidak mau membayar pajak dan melengkapi persyaratan surat-menyurat kepemilikan tanah sebagai bukti hak milik merupakan faktor penghambat pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): implementasi, dinas pendapatan daerah, pajak daerah, kebijakan, pembangunan
  • NIM: 1202025272
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Dr. Rita Kalalinggi, M.Si, Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.M
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 1
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 02 Nurmaya Santi Panjaitan (01-09-17-01-12-49).pdf (261 kB)

Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota (Virandy)

Submitted by: Virandy,
On: Jul 31, 2016 @ 11:04 AM
IP: 202.67.39.11

  • Judul artikel eJournal: Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota
  • Pengarang (nama mhs): Virandy
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini meneliti tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Pelabuhan, dengan rumusan masalah bagaimana Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, dan Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota. Tujuan Penelitian Penulisan Skripsi ini mengetahui dan mendeskripsikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan faktor pendukung dan penghambat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan Data Kualitatif dimana Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga lebih mampu menggali penyelenggaraan pelayanan publik di kelurahan. Peneleitian ini mengambil lokasi di Kantor Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota. Dan analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Micheal Huberman (2007). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Pelabuhan dilaksanakan berdasarkan SOP pelayanan publik, dalam memberikan pelayanan waktu yang digunakan Maksimal 10 menit akan selesai jika persyaratan yang ditentukan lengkap dan dalam pelaksanaan pelayanan tidak ada pemungutan biaya. Faktor yang menjadi pendukung adalah faktor sarana dan prasarana, kerja sama dan hubungan kerja, dan faktor penghambat adalah faktor suberdaya manusia, pegawai kebanyakan perempuan, mesin genset.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): penyelenggaraan pelayanan, Kelurahan, pendukung pelayanan ,penghambat pelayanan
  • NIM: 1202025287
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Budiman, S.Ip, M.Si & Jauchar, S.Ip, M,Si
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 1
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 07 Virandy (01-09-17-02-18-32).pdf (74 kB)

Studi Tentang Peran Ketua PKK Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau (Ripca Dwi Hadi Agustin)

Submitted by: Agustin, Ripca Dwi Hadi
On: Jul 29, 2016 @ 11:41 AM
IP: 36.83.36.130

  • Judul artikel eJournal: Studi Tentang Peran Ketua PKK Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau
  • Pengarang (nama mhs): Ripca Dwi Hadi Agustin
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tempat di Kantor PKK Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian keperpustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Ketua PKK, Kordinator Pokja I.II.III.dan IV dan masyarakat Kecamatan Malinau Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ketua PKK dalam Pelaksanann program pendidikan dan keterampilan, program kesehatan, dan program ekonomi, peran ketua PKK berperan sebagai pemimpin, Pembina, mengkoordinator, dan mengarahkan anggotanya serta mengawasi secara langsung, pelaksanaan kegiatan PKK, dan menjadi fasilitator yaitu memfasilitasi tempat dan pelengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegitan-kegiatan yang dilakukan oleh PKK. Ada juga faktor penghambat peran ketua PKK dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yaitu susahnya mengarahkan TP PKK karena kurangnya tingkat pengetahuan dan keterampilan anggota PKK, anggota PKK yang susah dikumpulkan karena memiliki kesibukkan masing-masing, dan minimnya anggaran dana yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan PKK. Sedangkan faktor pendukungnya berupa dukungan semagat dari camat, keluarga, dan TP PKK, serta pengalaman pernah menjadi anggota PKK , sebelum menjabat sebagai ketua PKK.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): peran ketua PKK, program pemberdayaan perempuan, faktor pendukung dan penghambat
  • NIM: 1202025276
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: 1. Prof.Dr. Hj Aji Ratna Kusuma, M.Si. dan 2. Dr. Rita Kalalinggi, M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 2
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 11 Ripca Dwi HAdi Agustin (01-23-17-12-19-09).pdf (402 kB)

Studi Tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan Menjadi Tiga Kecamatan Kabupaten Malinau (Imanuel)

Submitted by:  Imanuel,
On: Jul 21, 2016 @ 2:29 PM
IP: 180.248.249.251

  • Judul artikel eJournal: Studi Tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan Menjadi Tiga Kecamatan Kabupaten Malinau
  • Pengarang (nama mhs): Imanuel
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini menyoroti proses pemekaran Kecamatan Malinau Selatan menjadi tiga Kecamatan Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan Menjadi Tiga Kecamatan di Kabupatenen Malinau. Berdasarkan judul yang diteliti, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan , meringkaskan berbagai menjadi berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitiaan ini dilaksanakan di Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. Proses Pemekaran terdiri dari tiga tahapan besar yakni inisiatif pemekaran, pelaksanaan pemekaran, hingga pada peresmiannya. Peneliti juga menyoroti perkembangan penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran di Kecamatan Malinau Selatan Induk yang disoroti adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan publik, dan pembangunan. Bukan hanya itu saja peneliti juga tertarik untuk melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, yang dapat disoroti adalah administrasi kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): proses, pemekaran, Kecamatan Malinau Selatan
  • NIM: 1202025257
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Dr. Phil. I Ketut Gunawan, MA, Prof. dr. H. Adam Idris, M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 2
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 09 Imanuel (01-10-17-02-42-57).pdf (200 kB)

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau) (Jossy Putra Arie Wiranda)

Submitted by: Wiranda, Jossy Putra Arie
On: Jul 21, 2016 @ 11:26 AM
IP: 36.82.224.95

  • Judul artikel eJournal: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau)
  • Pengarang (nama mhs): Jossy Putra Arie Wiranda
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitiaan ini dilaksanakan di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitiaan lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitiaan ini adalah Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD, Tokoh masyarakat dan Ketua RT di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Hasil penelitian meunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan BPD sudah menjalankan fungsinya, namun dalam pelaksanaan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan, yaitu : jarak rumah pegawai dengan kantor BPD yang jauh, sarana dan prasarana transportasi yang masih kurang memadai, sehingga pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa menjadi lebih besar.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan
  • NIM: 1202025260
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Drs. Endang Erawan M.Si & Budiman S.Ip, M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 2
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 08 Jossy Putra Arie Wiranda (01-10-17-02-13-01).pdf (265 kB)

Studi Tentang Kinerja Satuan Tugas gerakan Desa Membangun Di Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau (Jersie Wiradinata)

Submitted by: Wiradinata, Jersie
On: Jul 14, 2016 @ 9:09 AM
IP: 114.125.176.9

  • Judul artikel eJournal: Studi Tentang Kinerja Satuan Tugas gerakan Desa Membangun Di Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau
  • Pengarang (nama mhs): Jersie Wiradinata
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini meneliti tentang Kinerja Satuan Tugas Gerakan Desa Membangun di Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, rumusan masalah bagaimana kinerja satuan tugas gerakan desa membangun di Desa Long bisai Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat di dalam kinerja satuan tugas gerakan desa membangun di Desa Long Bisai Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif dimana Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga kinerja satuan tugas gerakan desa membangun di Desa Long Bisai berkewajiban mendampingi pemerintah desa dalam operasionalisasi, membantu dan mendampingi pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Desa kualitas kerjadari satgas gerdema yang ada di Desa Long Bisai baik hal ini terlihat dari hasil kerja yang dilakukan oleh satgas kedisiplinan menjadi bagian dari pemenuhan target kinerja. Satgas yang sering datang terlambat dapat menjadi penghalang dan penghambat. faktor pendukung penguasaan administrasi desa yang baik
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): studi tentang kinerja, satuan tugas, gerakan mesa membangun, Kabupaten Malinau
  • NIM: 1202025259
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Dr.A.Margono, M.Si Dr.M.Djamal Amin,M.S
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 2
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 01 jersie (01-10-17-12-47-44).pdf (255 kB)

Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (Aldi Leonardo)

Submitted by: ,
On: Jun 21, 2016 @ 11:59 AM
IP: 180.248.251.108

  • Judul artikel eJournal: Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau
  • Pengarang (nama mhs): Aldi Leonardo
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Malinau Kota. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanankan di Puskesmas Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas Kecamatan Malinau Kota, tenaga medis Puskesmas Kecamatan Malinau Kota, bagian administrasi, dan masyarakat yang dapat pelayanan di Puskesmas Malinau Kota.
    Dari hasil pengumpulan data dilapangan, Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Malinau Kota ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat pelayanan diantaranya yaitu mengenai sarana dan prasarana, stok obat yang belum lengkap dan adapun dana operasional yang jumlah nya semakin tahun semakin menurun.
    Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas Kecamatan Malinau Kota masih belum mencapai hasil SOP hal tersebut dikarenakan puskesmas masih mengalami kendala yaitu mengenai sarana dan prasarana,stok obat yang belum lengkap dan dana operasional yang jumlahnya semakin tahun semakin menurun.
    Saran, perlu nya penambahan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, dan bagian analisis lab dan sumber daya manusia agar berjalan nya pelayanan di Puskesmas dengan baik sehingga setiap masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan lebih merasa puas.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): kualitas, pelayanan publik, puskesmas.
  • NIM: 1202025242
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S , Drs. Sugandhi, M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 1
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): jurnal fix (06-21-16-11-59-09).pdf (78 kB)

Profesionalisme Aparatur Pemerintahan pada Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Malinau (Roben)

Submitted by: Roben,
On: Jun 1, 2016 @ 2:30 PM
IP: 110.139.149.70

  • Judul artikel eJournal: Profesionalisme Aparatur Pemerintahan pada Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Malinau
  • Pengarang (nama mhs): Roben
  • Abstrak (max. 1600 huruf atau 250 kata): Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme Aparatur
    Pemerintahan pada Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten malinau. Penelitian
    ini diangkat karena profesionalisme aparatur pada KPT masih belum maksimal
    dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan masih terikat
    dengan SKPD lain. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi
    faktor – faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pada KPT di Kabupaten
    Malinau.
    Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten
    Malinau sebagai Pelaksana pengawasan terhadap kegiatan aparatur di Kantor.
    Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan dan
    penelitian di lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Narasumber
    ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan key informan adalah Kepala
    Kantor Pelayanan terpadu, informan Kepala Sub Bagian TU dan Kasi
    perijinan,Kasi Pelayanan, Kasi pengaduan Masyarakat dan aparat/staff sebsagai
    narasumber lain. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan teknik
    analisis kualitatif.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme Aparatur
    Pemerintahan pada Kantor Pelayanan terpadu di Kabupaten Malinau khususnya
    di Pelayanan perijinan sudah cukup professional dan bertanggung jawab dengan
    tugas dan fungsi aparatur . Karena pelayanan perijinan merupakan prioritas
    utama pada KPT. Temuan lainnya adalah tidak adanya Peraturan Daerah
    tentang transportsi untuk melakukan pelayanan ke beberappa Kecamatan yang jau
    dari Ibu Kota Kabupaten. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari
    profesionalisme aparatur yaitu keterikatan KPT dengan dinas terkait dalam
    menerbitkan izin dan fasilitasnyang dimiliki KPT dalam pelaksanaan tugasnya.
  • Kata kunci (max. 80 huruf atau 10 kata): Profesionalisme, Aparatur, pemerintahan, Pelayanan Terpadu
  • NIM: 12020252578
  • Angkatan (tahun masuk, mis. 2009): 2012
  • Program Studi: Program S1 Pemerintahan Integratif
  • Sumber tulisan: Skripsi
  • Pembimbing: 1. Drs. Sugandhi, M.Si, 2.Dr. Iman Surya,M.Si
  • Nama eJournal: eJournal Pemerintahan Integratif
  • Volume: 4
  • Nomor: 1
  • Tahun: 2016
  • File artikel eJournal (format .PDF, max. 5 Mb): 2016_roben_profesionalisme_aparatur_pemerintahan (06-01-16-02-30-37).pdf (75 kB)